MetroVisi.com, Kupang-NTT Polemik dunia peternakan di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, mulai menemukan titik terang, setelah dilakukan diskusi terbuka antara Himpunan Pengusaha Peternak Sapi dan Kerbau (HP2SK) NTT bersama Penjabat Bupati Kupang Alexon Lumba yang digelar di aula Kantor Bupati Kupang, Selasa, 12 November 2024.
Hadir dalam diskusi ini, dari pihak HP2SK NTT, Ketua bersama seluruh jajaran pengurus dan anggota HP2SK NTT. Sementara dari Pemkab Kupang, dipimpin langsung Pj Bupati Kupang, didampingi Kadis Peternakan Kabupaten Kupang, dan seluruh kepala bidang serta tim teknis peternakan.
Diskusi ini dilakukan terkait adanya polemik peternakan di Kabupaten Kupang yang meresahkan para peternak yang mengancam iklim usaha ternak di Kabupaten Kupang.
Dalam Diskusi ini, disampaikan sejumlah polemik, seperti kuota pengiriman sapi yang baru terserap 50 persen, pelayanan vaksinasi ternak yang belum maksimal, serta sistem perijinan termasuk proses penimbangan yang jauh dari transparansi.
Ketua Bidang Organisasi HP2SK NTT, Livingston Ratu Kadja, saat dikonfirmasi, menyampaikan, diskusi ini mulai menemukan titik terang menjawabi sejumlah polemik yang terjadi saat ini.
“Dari audiens dan diskusi kami (HP2SK NTT) bersama pak Penjabat Bupati, disepakati ada beberapa hal, terkait usulan mengenai pembagian kuota yang berkeadilan, dan jawaban dari penjabat bupati akan mengatur sistem kuota ini agar merata dan adil. Pak penjabat bupati juga sempat bertanya kepada Kadis Peternakan terkait sisa kuota, dan ternyata kuota pengiriman sapi baru terserap 50 persen dari kuota 14 ribu. Sementara, tinggal 1,5 bulan lagi, kuota tersisa harus sepenuhnya terserap. Inilah yang menjadi perhatian penjabat bupati tadi, sehingga nanti akan dilakukan.proses pengaturan yang merata dan akan berkoordinasi dengan HP2SK NTT, sehingga kuota yang tersisa dapat terserap,” ungkap Livingston.
Livingston pun melanjutkan, usulan tranparansi dalam setiap tahapan dan proses usaha peternakan dengan melibatkan HP2SK NTT juga diterima secara baik oleh penjabat bupati.
“Kami juga.mengusulkan perlunya transparansi dalam setiap proses perijinan hingga pengiriman sapi, termasuk proses penimbangan, harus melibatkan HP2SK, dan usulan inipun disetujui pula oleh Pj Bupati sehingga setiap proses dapat berjalan baik dan transparan, sambung Livingston.
Menurut Livingston, yang merupakan mantan anggota DPRD Kota Kupang 3 periode, Pemkab Kupang melalui penjabat bupati, sangat terbuka dengan kehadiran HP2SK, dengan harapan keterlibatan HP2SK sebagai mitra pemerintah harus dimaksimalkan agar iklim dunia peternakan di daerah ini dapat berdampak baik bagi kesejahteraan petani peternak, pengusaha, dan tentunya akan berdampak pada meningkatnya PAD.
Sementara itu, Ketua HP2SK NTT, Tono Sutami, mengapresiasi sikap Penjabat Bupati Kupang yang terbuka dan mau berdiskusi dengan HP2SK NTT dalam Sinergitas membangun dunia peternakan yang maju dan berkualitas di NTT, khususnya di Kabupaten Kupang.
“Kami (HP2SK) mengapresiasi sikap pak Penjabat Bupati yang bersedia bertemu dan berdiskusi dengan kami. Sinergitas mulai ditingkatkan dan tentunya akan mulai menemukan titik terang dalam menjawabi sejumlah polemik yang masih mengganjal iklim usaha ternak di daerah ini. Tentunya dengan diskusi bersama ini, kolaborasi dan solusi terbaika antara pemda dan HP2SK, akan semakin solid demi membangun kualitas peternakan di NTT dan Kabupaten Kupang, khususnya,” jelas Tono.
“Kami juga memperkenalkan asosiasi ini dengan legalitas dokumen asosiasi, dengan harapan Pemkab Kupang dapat membangun kemitraan dengan HP2SK untuk menjawabi program pemerintah, khususnya di bidang peternakan. Ini menjadi angin segar bagi HP2SK dan Pemerintah daerah, untuk mengurai benang kusut dalam dunia peternakan yang terjadi selama ini, dan Penjabat Bupati pun menyetujui usulan kami demi perbaikan dan kemajuan dunia peternakan ke depannya” tutup Tono. (MV-red)
