Metrovisi.com, Kupang-NTT Sebagai sebuah asosiasi yang fokus dengan dunia peternakan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Himpunan Pengusaha Peternak Sapi dan Kerbau (HP2SK) NTT, membangun sinergitas dengan semua pihak terkait, termasuk melakukan pertemuan dan audiensi dengan Komisi II DPRD NTT, Selasa, 21 Januari 2025.
Kedatangan HP2SK NTT ke DPRD NTT dipimpin langsung oleh Ketua HP2SK NTT, Tono Sufari Sutami bersama seluruh jajaran pengurus HP2SK NTT, dan bertemu dengan sejumlah anggota Komisi II DPRD NTT.
Pertenuan ini membahas sejumlah isu strategis terkait peternakan di NTT, termasuk kuota ternak, vaksinasi, serta upaya meningkatkan produktivitas sektor peternakan.
Dalam audiensi tersebut, Ketua HP2SK NTT, Tono Sutami, menyampaikan terimakasih atas kesediaan DPRD NTT yang mau bertemu dengan HP2SK NTT untuk berdiskusi bersama menjaga iklim peternakan NTT tetap kondusif.
“Tentunya kami sangat berterimakasih atas penerimaan yang baik dan hangat dari Komisi II DPRD NTT yang mau berdiskusi bersama HP2SK. Kita mempunyai satu tujuan yang sama, yaitu menjaga iklim peternakan yang baik demi kesejahteraan masyarakat dan peningkatan ekonomi daerah. Cita-cita yang sama inilah menjadi kekuatan bersama sehingga dapat bertemu dan saling berdiskusi pada hari ini,” ungkap Tono.
Dalam pertemuan ini, HP2SK NTT juga menyampaikan beberapa kendala yang dihadapi, seperti kuota ternak yang dinilai belum mencukupi kebutuhan, rendahnya akses terhadap vaksinasi, serta kurangnya fasilitas pendukung, seperti kapal khusus pengangkutan ternak antar-pulau.
“Kami masih menghadapi berbagai tantangan, terutama soal kuota ternak dan vaksinasi. Namun, kami berharap ada solusi konkret dari pemerintah,” ujar Tono.
Terkait pertemuan inipun, Komisi II DPRD NTT, menyambut baik masukan dari HP2SK NTT dan dalam sinergitas bersama mendukung kemajuan sektor peternakan di NTT.
Wakil Ketua Komisi II DPRD NTT, Yunus Taka Ndewa, menekankan pentingnya revisi aturan terkait tata niaga ternak, vaksinasi serta penambahan fasilitas pendukung.
“Pembenahan kuota ternak dan vaksinasi sangat penting untuk melindungi peternak dan pengusaha dari kerugian. Kami juga mendukung adanya kapal khusus pengangkut ternak untuk mempermudah distribusi antar-pulau, terutama menjelang periode lalu lintas ternak yang meningkat,” ungkap Yunus.
“Ada beberapa aturan yang perlu direvisi karena justru membebani peternak, seperti kewajiban kepemilikan lahan yang sulit dipenuhi oleh peternak kecil,” sambung Yunus.
Sementata itu terkait Kuota Ternak, HP2SK NTT mengusulkan kuota ternak sebanyak 70.000 ekor untuk tahun ini, meningkat dari kuota sebelumnya yang hanya sekitar 50.000-60.000 ekor. Namun berbeda dengan pemerintah yang hanya mengusulkan 40.000 Ekor, karena menurut Dinas Peternakan Populasi Sapi Menurun.
Sementara terkait data populasi sapi di NTT, hingga kini masih menjadi perdebatan. Menurut HP2SK, data di lapangan belum sepenuhnya akurat karena banyak ternak yang belum terdata dengan barcode atau ear tag.
“Kami belum bisa memastikan data populasi sapi secara pasti, karena banyak sapi yang belum dipasang ear tag. Namun, kami melihat populasi ternak di lapangan masih cukup banyak, dan berbeda dengan data Dinas Peternakan yang menyebutkan populasi menurun. Artinya harus ada data real di lapangan, sehingga tepat dalam mencari solusinya. Kami juga berharap adanya bantuan pemerintah yang tepat sasar untuk bantuan penambahan bibit sapi betina untuk dikembangkan demi menjaga populasi hewan di daerah ini,” ungkap Tono Sutami, Ketua HP2SK NTT.
Dalam kesempatan ini pun, Komisi II DPRD NTT juga melihat peluang besar dalam pengembangan sektor peternakan sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD). Apalagi posisi NTT sebagai salah satu provinsi dengan populasi ternak terbesar di Indonesia, tentunya memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
“Lalu lintas ternak tidak hanya menjadi peluang bisnis, tetapi juga mendukung pendapatan asli daerah. Ke depan, pemerintah harus lebih serius menangani sektor ini, termasuk dengan menyediakan kapal khusus ternak,” tegas Yunus.
Komisi II DPRD NTT pun berharap agar pemerintah provinsi dan para pengusaha ternak dapat bekerja sama dalam meningkatkan produktivitas peternakan di NTT. Sementara HP2SK juga berharap pemerintah segera mengkaji usulan kuota ternak dan memberikan dukungan berupa fasilitas dan regulasi yang bisa dijangkau Pengusaha.
“Kami berharap ada langkah nyata dari pemerintah untuk mengatasi kendala yang kami hadapi. Dengan sinergi yang baik, sektor peternakan di NTT dapat terus berkembang dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat,” Tutup Tono Sutami. (MV-red)
