MetroVisi.com, Kupang-NTT Persoalan perijinan yang masih menjadi polemik bagi para pelaku usaha ternak di Nusa Tenggara Timur, menjadi sorotan dan segera ditindaklanjuti oleh Dinas Peternakan (Disnak) Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Dinas Peternakan NTT berencana menggandeng sejumlah lembaga independen dari Fakultas Peternakan Universitas Nusa Cendana (Undana) dan juga dari Litbang.
Kepala Dinas Peternakan NTT, Jhon Octavianus, saat dikonfirmasi, Kamis (22/08), membenarkan, persolan perijinan terkait bobot dan penimbangan sapi, menjadi salah satu polemik yang harus segera diselesaikan.
“Iya, persoalan ini sudah saya dengar dan sudah saya duskusikan dan informasikan ke kadis-kadis di kabupaten/kota, bahwa persolan ini harus segera dibenahi dan dan diluruskan,” ungkap Octavianus.
Terkait isu adanya permainan penimbangan bobot sapi untuk menghalangi proses perijinan, Kadis Peternakan NTT Jhon Oktavianus pun menyampaikan tidak akan berspekulasi, tetap tetap akan mengkaji lagi bersama tim dan lembaga independen dari Undana maupun dari Litbang.
“Itu perlu dikaji lagi. Kita belum bisa menyimpulkan itu benar atau salah. Kita kaji kembali dengan pihak-pihak independen, kita sudah diskusikan semua, dan kita akan menyesuaikan. Kalau memang bobot sapi terjadi penyusutan karena sebuah proses, kita harus tau batasan sampai mana, toleransinya dimana, karena penyusutan itu bisa saja terjadi. Jadi kalau kita mau mengatakan bahwa petugas timbangnya tidak benar, tentu akan dilihat lagi karena petugasnya di lapangan, dan mungkin mereka juga punya kesulitan cara menimbang, atau mereka (petugas) hanya mau taksasi saja, sehingga terjadi bias-bias angka.
“Maka dari itu, kami akan teliti dan kaji lagi, dimana letak kesalahannya, dimana yang harus diperbaiki, untuk selanjutnya bisa mendapatkan rekomendasi dari tim independen, untuk kami lakukan perbaikan. Untuk tim independen nanti, dari Fakutas Peternakan (Fapet) Undana, juga dari Litbang. Jadi setiap laporan, pasti akan kami sikapi. Yang terpenting dan utama saat ini, kita lakukan evaluasi dan perbaikan-perbaikan supaya meminimalisir terjadinya kesalahan di tingkat lapangan,” jelas Octavianus.
“Saat ini kita sosialisasi pemberitahuan ke daerah-daerah sumber ternak, seperti di Timor, Sumba, dan sebagian Flores. Dalam sosialisasi ini, saya sampaikan ke kepala-kepala dinas karena petugas lapangannya dari dinas setempat, bahwa persoalan yang disebutkan tadi telah menjadi temuan, sehingga setiap kepala dinas bertanggung jawab membina petugasnya untuk bekerja secara jujur dan profesional,” sambungnya.
“Jadi hasil penimbangan yang berbeda, saat di petani dan saat pengangkutan bisa saja terjadi, karena mungkin telah terjadi penyusutan bobot sapi. Itu biasa terjadi, namun jika ada permainan petugas di lapangan, saya juga sudah sampaikan ke dinas-dinas di daerah untuk segera menyikapi persolan ini.
“Yang utama disini adalah batasan toleransi penyusutan bobot sapi yang harus disepakati. Jika batasan masih terlalu jauh, maka dalam waktu dekat nanti kami segera berdiskusi lagi dengan Fakultas Peternakan dan Kedokteran Hewan Undana, untuk meneliti dan mengkaji kembali. Sehingga batasan penyusutan bobot sapi, dapat menguntungkan semua pihak, bagi petani ternak dan pengusaha, juga tentunya bagi daerah ini, dalam rangka menjaga populasi ternak” jelasnya.
Sebelumnya, polemik perijinan terkait bobot sapi, telah berdampak pada kehidupan para petani ternak di Kabupaten Kupang. Para peternak di daerah ini, mulai kewalahan dan kebingungan, tidak dapat menjual sapi-sapi mereka akibat rumitnya perijinanan terkait bobot sapi.
Para peternak sangat berharap perhatian pemerintah daerah agar meninjau kembali perijinan terkait bobot sapi secara bijak, demi kesejahteraan bersama dan dapat memenuhi kebutuhan hidup para petani ternak di daerah ini. (MV-red)
